Saat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia Serikat

Saat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS), pemerintah Negara Republik Indonesia Timur (NIT) menyusun peraturan desentralisasi baru dan menetapkannya dalam Undang-Undang No.44/1950. Undang-Undang baru ini kemudian dikenal dengan Undang-Undang pemerintahan Daerah Indonesia Timur. Daerah otonom dalam Undang-Undang baru ini dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: (1) Daerah; (2) Daerah bahagian dan (3) Daerah anak bahagian. Kemudian, pada bulan Juni 1956 Prof. Sunaryo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri menerbitkan RUU tentang pemerintahan daerah dan mengajukannya kepada DPR RI hasil Pemilu 1955 (DPR-GR). Setelah mengalami perundingan yang panjang, RUU yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang No. 1/1957 tersebut akhirnya disetujui secara aklamasi dan diundangkan pada tanggal 19 Januari 1957. Undang-Undang ini memuat tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang batasan jumlah tingkatan daerah yaitu sebanyak-banyaknya tiga tingkatan, kedudukan Kepala Daerah, dan pengawasan yang